Tahun 2018

Kebijakan JKN

	POLICY BRIEF No.1 Januari 2018 - Beberapa Opsi Kebijakan Strategis untuk Perbaikan Jaminan Kesehatan Nasional
	POLICY BRIEF No.2 Januari 2018 - Penguatan Pelayanan Primer Melalui Sistem Insentif Berbasis Kinerja
	POLICY BRIEF No.3 Januari 2018 - Fragmentasi Pelayanan Program TB di Indonesia Pasca JKN
	POLICY BRIEF No.4 Januari 2018 - Penguatan Sistem Penilaian Kapitasi Berbasis Komitmen Pelayanan Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama di Kota Jayapura
	POLICY BRIEF No.5 Januari 2018 - Mengoptimalkan Insentif berbasis Kinerja dalam rangka Menguatkan Fungsi Promotif – Preventif pada Pelayanan Primer di Kabupaten Tapanuli Selatan
	POLICY BRIEF No.6 Januari 2018 - Penguatan Fungsi Promotif-Preventif
	POLICY BRIEF No.7 Januari 2018 - Sistem Kontrak Dalam Program Nusantara Sehat Studi Kasus di Kabupaten ASMAT

Tahun 2014

	POLICY BRIEF No.18 September 2014 - Masukan bagi penentu kebijakan Jaminan Kesehatna Nasional
	Kebijakan Pengendalian Tembakau untuk Provinsi dan Kabupaten/Kota Bukan Penghasil Rokok/Tembakau di Indonesia

Tahun 2011

	Makassar Policy Brief, Monitoring kebijakan Universal Coverage: Apakah Jamkesmas akan memperburuk ketidak adilan geografis?
	Revisi PP 38/2007 : Pemantapan Desentralisasi di Sektor Kesehatan

Tahun 2010

Kebijakan JKN

	Pentingnya Konsistensi Antara Peraturan Perudangan dan Implementasi Sistem Pembiayan Kesehatan di Indonesia
	Pemisahan UU Asuransi / Jaminan Kesehatan dari UU SJSN : Mundur selangkah untuk maju lebih cepat

Kebijakan KIA

	Kebijakan Penganggaran pusat untuk mempercepat pencapaian MDG4 dan MDG5
	Ironi Kemajuan Ekonomi Indonesia: Tingkat kematian ibu dan bayi masih tinggi
	Desentralisasi-KIA
	Kebijakan Menggunakan DAK untuk KIA
	Strategi Penurunan Jumlah Kematian Bayi: Pengembangan Audit Kematian Maternal Perinatal (AMP) dan Penggunaan Prinsip Surveilans Respon

Kebijakan Lainnya

	Kebijakan obat Indonesia yang masih belum memihak pasien
	Kebijakan Surveilans - Respons dan Sistem Informasi Kesehatan di Pusat dan Daerah
	Menuju Kebijakan Pajak yang lebih adil utk RS Nirlaba
	Fasilitas Perpajakan yang layak diperjuangkan bagi yayasan / badan hukum nirlaba penyelenggara rumahsakit

Tahun 2009

 Kebijakan Lainnya

	Pembedaan Pengenaan Pajak dan Berbagai Tarif Fasilitas Umum bagi Rumah Sakit yang Memberikan Pelayanan kepada Masyarakat Miskin
	Mengatasi Maldistribusi Tenaga Dokter di Indonesia